Senin, 19 April 2010

Sidrap Ancam Boikot PILKADA

Ribuan warga kampung Sidrap yang bermukim di wilayah perbatasan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang mengancam akan memboikot pelaksanan Pilkada di Bontang dan Kutim yang akan berlangsung pada akhir tahun ini.

Mereka mengaku tidak akan menggunakan hak pilih jika Pemprov tidak segera menyikapi permintaan warga yang lebih memilih bergabung dengan Kota Bontang."Kami warga Sidrap yang berjumlah sekitar 1772 pemilih sepakat jadi penonton saja kalau tetap tidak kejelasan mengenai status kami," ujar salah satu perwakilan warga, Wahyudin, Kamis (15/4).



Menurut Wahyudin perjuangan warga Sidrap untuk bergabung dengan Kota Bontang sudah dilakukan sejak awal pemekaran tahun 2000 silam. Tapi sampai saat ini, baik Pemkot Bontang, Pemkot Kutim maupun Pemprov Kaltim, tidak mampu menyelesaikan masalah perbatasan tersebut. "Kami ini hanya dijadikan alat politik. Kalau Pilkada seperti sekarang ini selalu diributkan, tapi setelah itu tidak ada yang perhatikan," katanya.

Atas kondisi tersebut, perwakilan warga Sidrap sedang melakukan aksi riil dengan menggalang dukungan dalam bentuk tanda tangan untuk menyatakan bergabung ke Bontang. Rencananya, seluruh tanda tangan akan didokumenkan untuk selanjutnya dibawa ke Pemprov Kaltim "Masyarakat Sidrap sudah mengumpulkan tandatangan, sebagian besar dari mereka siap bergabung ke Bontang. Kalau semua sudah selesai, kami akan ke Pemprov, menghadap ke Pak Gubernur dan mengutarakan langsung masalah ini," ungkapnya.

Dijelaskan, alasan utama masyarakat ingin bergabung ke Bontang yakni faktor pelayanan Pemkot Bontang lebih dekat. Selain itu, Pemkot Bontang dinilai jauh lebih perhatian dibandingkan kepada warga. Terbukti, berbagai fasilitas publik seperti air bersih, listrik bangunan sekolah hingga jaminan kesehatan hampir semuanya berasal dari pemerintah Bontang.

"Maaf, jujur saja semua pelayanan seperti pendidikan, air bersih, listrik dan jaminan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, hanya Pemkot Bontang yang peduli. Maaf, selama ini Pemkab Kutim hanyalah menjadi penonton terhadap kampung Sidrap,” katanya.

Menanggapi aspirasi masyarakat kampung Sidrap, Ketua Komisi I DPRD Bontang H Abdul Kadir Tappa, dan Alwi Tike mengaku akan membawa masalah ini ke DPRD Provinsi untuk dibahas. “DPRD akan membahas ke tingkat lebih tinggi, yaitu ke Pemprov dan DPRD Kaltim, supaya persoalannya cepat tuntas," ungkap Abdul Kadir Tappa. (tribun kaltim ) (don)

Selengkapnya...